Ruang Informasi – Kementrian Agama Indonesia akan meminta untuk mengajukan anggaran dana untuk parapetugas KUA yang menikahkan pasangan di luar kantor urusan agama dan di luar jam kerja. hal ini di lakukan karena terkait seringnya terjadi gratifikasi yang sering membebani para pasangan calon pengantin. karena sesungguhnya menikah di KUA tidak di pungut biaya.

“yang dulu tidak ada anggarannya, sekarang kami anggarkan. hal hal seperti jasa profesi dan transportasi juga telah kami hitung. kami sudah memperjuangkannya tapi sampai sekarang masih belum di penuhi,” ujar Menteri Agama Surya Darma Ali.

Suryadarma Ali mengungkapkan bahwa posisi dari kementrian tidak bisa menentukan, tapi hanya sebagai pihak yang mengusulkan.
“kami telah mengusulkan banyak hal, taitidak semua akan bisa di penuhi,” ujar Suryadharma.

Masalah terkait gratifikasi yang sering terjadi itu pihak Kemenag tidak membenarkan dalam pencatatan pernikahan. tapi Kementrian Agama juga tidak menyalahkan semuanya kepada pihak petugas KUA.

Pernikahan di Indonesia terdiri dari beberapa unsurseperti agama, budayadan klenik. jadi tanggal pernikahan di tentukan oleh sangacalon pengantin sendiri. dan hal ini menjadikan ara petugas KUAsering bekerja di luar jam kerjanya. pasalnya anggaran untuk mengganti lembur para petugas dan transportasi perjalanan tidak ada selama ini.

“Dari catatan yang ada jumlah pernikahan yang di adakan di KUA hanya mencapai 6 persen, dan sisanya di lakukan di luar kantor KUA. dan para petugas KUA datang ke tempat pernikahan dengan transportasi sendiri,” ungkap Suryadharma.